DISDUKCATPIL

Komisi A DPRD Kab. Bandung Kunker ke Disdukcapil Kab. Pemalang

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bandung melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang terkait upaya pelayanan kependudukan pada masa pandemic COVID 19, pada hari Kamis, 18 Juni 2020.

Ketua Komisi A Erwin Gunawan bersama 14 orang anggotanya diterima Kepala Disdukcapil NI WayN Asrini, SH, MSi beserta jajarannya.

Pertemuan diawali pemaparan Ketua KOmisi selaku pimpinan rombongan  terkait penyampaian maksud dan tujuan kunjungan kerja. Disampaikan bahwa dalam rangka mendapatkan referensi dan perkaya informasi untuk menjadi bahan penyampaian rekomendasi kepada OPD yang memberikan pelayanan public untuk kemudian menerapkan protokol kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat guna pencegahan dan penyebaran virus corona ini. Dengan harapan agar pelayanan tetap dapat berjalan dan kepentingan layanan publik yang berkaitan dengan dokumen kependudukan sebagai basis data yang dibutuhkan oleh lembaga-lembaga tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya Kepala Disdukcapil menyampaikan paparannya terkait dengan pelayanan adminduk di masa pandemi ini, mendasari Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan  Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri nomor 443.1/2978/Dukcapil tanggal 16 Maret 2020 , perihal Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencegahan Virus Corona (Covid 19). Guna mengatisipasi penyebaran Penyakit Virus Corona   (Covid 19) di KabupatenPemalang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendorong dan meminta masyarakat yang memerlukan dokumen kependudukan dapat melakukan permintaan administrasi kependudukan secara mandiri dari rumah. Pelayanan administrasi kependudukan yang biasanya diberikan tatap muka, dihimbau untuk dapat dilakukan secara online yang dapat diakses di http://layanandukcapil.pemalang.go.id . 

Di laman tersebut, warga dapat melakukan berbagai macam pengurusan administrasi kependudukan, seperti akte kelahiran, akte kematian, KTP elektronik, Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga, Pindah-Datang dan memperbarui data. “Khusus untuk perekaman KTP elektronik (foto, rekam sidik jari dan rekam iris mata) sekarang sudah dapat terlayani, dan tentu saja dengan menerapkan protokol kesehatan lebih ketat“, imbuh Ni Wayan Asrini.

Sementara untuk pelayanan legalisir dokumen, sesuai dengan pasal 19 ayat (6) Permendagri Nomor 104 Tahun 2020, yaitu dokumen kependudukan dengan format digital dan sudah terikat secara elektronik dan KTP tidak memerlukan pelayanan legalisir.